Artikel ini membahas bagaimana Agentic AI dan pemanfaatan data pemerintah mengubah cara kota membangun layanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis kolaborasi manusia dan teknologi.
Banyak pemerintah kota menghadapi keterbatasan anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan layanan publik. Di saat yang sama, sistem kerja pemerintahan masih dibebani oleh process debt, yaitu akumulasi alur kerja yang tidak efisien akibat sistem terpisah, entri data berulang, dan prosedur manual yang memakan waktu. Kondisi ini membuat pelayanan publik berjalan lambat dan menyulitkan pengambilan keputusan lintas instansi.
IDC Government Insights melihat Agentic AI sebagai pendekatan baru yang melampaui otomatisasi biasa. Teknologi ini berperan sebagai rekan kerja digital yang mampu memahami tujuan, menghubungkan sistem yang terpisah, serta menjalankan alur kerja dari awal hingga akhir. Agentic AI dapat menangani proses seperti pengurusan perizinan, rekonsiliasi anggaran, hingga persetujuan administratif tanpa perlu intervensi manual berulang.
Dengan pengalihan tugas rutin ke sistem cerdas, pegawai pemerintah dapat memusatkan perhatian pada peran yang lebih bernilai, seperti perumusan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, dan interaksi langsung dengan masyarakat.
Menghidupkan Kembali Data Pemerintah
Selain alur kerja, IDC menyoroti potensi besar dari data pemerintah yang selama ini tersimpan dalam arsip tertutup dan sistem yang tidak saling terhubung. Data tata ruang, kesehatan, perumahan, hingga layanan sosial jarang dimanfaatkan secara optimal karena belum pernah digunakan untuk melatih model AI generatif.
IDC memprediksi bahwa pada tahun 2026, 50% pemerintah daerah dan negara bagian akan berinvestasi dalam fine-tuning model bahasa besar menggunakan data internal yang belum pernah disentuh sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem AI memahami konteks lokal, aturan regulasi, serta sejarah kebijakan yang spesifik pada setiap kota.
Model yang dilatih dengan data pemerintah dapat membantu menyusun ringkasan preseden perencanaan kota, mendeteksi pola kerusakan infrastruktur, hingga memprediksi kebutuhan bantuan sosial lebih awal. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah membangun tata kelola data yang bertanggung jawab, mencakup standarisasi data, pelabelan metadata, serta perlindungan keamanan yang ketat.
Berdasarkan prediksi IDC FutureScape 2026, arah baru pengelolaan kota pintar dapat dirangkum dalam poin berikut:
- Agentic AI menjadi tahap lanjutan pemerintahan digital dengan mengubah otomatisasi menjadi orkestrasi alur kerja lintas sistem.
- Fine-tuned LLM berbasis data pemerintah membuka nilai dari arsip lama untuk mendukung keputusan yang lebih kontekstual.
- Tata kelola yang bertanggung jawab menjadi syarat utama agar pemanfaatan AI tidak mengikis kepercayaan publik.
- Masa depan bersifat kolaboratif, di mana manusia menetapkan tujuan dan konteks, sementara AI menjalankan serta mengoptimalkan proses.
